Anggota Komisi IX DPR RI Haerudin menegaskan, perusahaan-perusahaan yang melakukan hubungan industrial dengan para pekerja harus mentaati dan menjalankan undang-undang dalam hal pengupahan, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Komisi IX DPR RI pun memantau pemberian THR dari perusahaan kepada pekerjanya di sejumlah wilayah, salah satunya Kabupaten Karawang.

“Kewajiban Komisi IX melakukan pengawasan karena sejatinya THR itu harus selesai maksimal paling lambat 7 hari sebelum Lebaran,” kata Haerudin usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang beserta jajarannya dan APINDO Kabupaten Karawang, di Kantor Disnakertrans Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (28/5/2019).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, berjalannya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja jika salah satu melakukan wanprestasi, maka pemerintah harus bersikap. Karena dalam UU, pemerintah diberikan kewajiban melakukan proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab.

“Ujung dari sebuah hubungan yang tidak baik antara pekerja dengan pengusaha, maka ada proses peradilan industrial. Maka sebelum proses peradilan industrial, pemerintah melakukan proses yang wajib dilakukan adalah mediasi antara para pihak yang sedang bermasalah,” tegas legislator dapil Jawa Barat XI itu.

Haerudin menambahkan, awal sebelum proses peradilan industrial antara pekerja dan pengusaha terjadi, pemerintah harus sigap memanggil berbagai pihak dan melakukan langkah-langkah strategis. “Butuh good will dari para pemangku kebijakan atas permasalahan industrial antara pekerja dan pengusaha karena hak nasib seorang anak bangsa adalah jaminan sebuah kedaulatan bangsa kita,” tutup Haerudin. (afr/sf)